Senin, 25 November 2013

Mahasiswa asal China mulai kurangi pemakaian kantong plastik

Marieska Harya Virdhani
Senin,  25 November 2013  −  15:24 WIB

Ilustrasi (Dok. SINDOphoto).
Sindonews.com - Masalah pemanasan global mulai menjadi perhatian dunia, tak terkecuali generasi muda. Di negara China, pemerintah setempat mulai menyatakan perang terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.

Apalagi negara China memiliki jumlah populasi penduduk terbesar di dunia. Sehingga turut menyumbang dampak pemanasan global bagi bumi.

Hal itu diakui oleh mahasiswi asal China Wu Hui Xian atau yang akrab disapa Andrea dari Tianjin Normal University, China. Ia menuturkan upaya mengatasi pemanasan global yang dilakukan pemerintah China saat ia mengunjungi Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, untuk mengikuti seminar globe digital soal pemanasan global.

"
Global warming adalah masalah masyarakat dunia secara bersama dan juga sangat signifikan dampaknya bagi bumi, kami tentu ingin melakukan sesuatu, untuk mencegah itu. Pemerintah China punya beberapa kebijakan untuk perang melawan itu," tegasnya, Senin (25/11/2013).

Salah satunya, kata dia, pemerintah China mulai menerapkan denda jika masyarakat berbelanja menggunakan kantong plastik. Selain itu, kata dia, banyak pula masyarakat yang mulai meninggalkan kendaraannya di rumah dan naik dengan transportasi massal.

"Kami diminta membayar denda jika belanja pakai plastik. Saat ini juga mulai mengurangi kendaraan, untuk mengurangi gas emisi CO," jelasnya.

Andrea mengklaim bahwa hampir mayoritas masyarakat mematuhi kebijakan tersebut. Namun memang masih ada di beberapa kota besar seperti Beijing dan Shanghai yang masih saja ditemui kemacetan di beberapa lokasi.

"Di beberapa kota besar masih ditemui, kalau saya pribadi juga sudah melakukan yang terbaik untuk bumi salah satunya tidak mengendarai mobil ke kampus, dan tidak pernah belanja pakai kantong plastik," tuturnya.



Opini : memang pada saat ini plastic memang salah satu penyumbang global warming dan kotoran di dunia yang cukup besar, jadi langkah pengurangan kantong plastic tersebut merupakan langkah yang baik karena tidak menggunakan kantong plastic pun masih bisa menggunakan tas belanja, di di ndonesia pun seharusnya penggunaan kantong plastic di kurangi terutama pada tempat perbelanjaan seperti mall, supermarket, pasar, mini market, dan lain-lain.

Senin, 18 November 2013

Guru SMK akan direkrut dari industri

Neneng Zubaidah
Kamis,  7 November 2013  −  16:11 WIB
.
Sindonews.com - Pemerintah akan merekrut guru produktif di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari kalangan professional industri. Status pendidikan mereka akan disetarakan dengan sarjana atau diploma.

Dirjen Pendidikan Menengah Achmad Jazidie mengatakan, kekurangan guru produktif di SMK memang tidak terhindari. Pasalnya jurusan pendidikan guru di lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) belum mencakup keahlian yang diperlukan di SMK.
 

“Jurusan di SMK semakin banyak, seperti teknik pengelasan atau pembuatan mesin kapal terbang,” katanya di gedung Kemendikbud, Jakarta, Kamis (7/11/2013).

Jazidie menambahkan, selain itu jika mengandalkan pendidikan formal maka untuk mengisi kebutuhan guru SMK pun semakin lama. Ditambah pula persyaratan guru mesti berijazah strata 1 (S1) ataupun diploma empat (D4).
 

Oleh karena itu mesti dicari alternatif lain agar sistem pengajaran di sekolah khusus keahlian ini tidak semakin tersendat. Apalagi untuk mendukung pendidikan menengah universal (PMU) dibutuhkan sekitar 15.000 guru SMK tambahan.

Menjawab hal tersebut, ujar Jazidie, pemerintah sedang membuat skema pemenuhan guru produktif SMK di daerah-daerah. Cara yang paling memungkinkan ialah mengangkat tenaga professional yang sudah lama berkecimpung di dunia industri. “Kita akan mengangkat praktisi yang memiliki pengetahuan selevel tinggi di dunia industri,” terangnya.

Pemerintah akan memberikan afirmasi pendidikan bagi mereka melalui Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dia menerangkan, KKNI ialah ialah penyetaraan dan pengintegrasian sector pendidikan dengan pelatihan dan pengalaman kerja. kesemuanya dirangkum dalam skema pengakuan kemampuan kerja yang yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Dia menerangkan, bagi professional yang akan direkrut nanti dan belum memiliki gelar sarjana maka akan disetarakan dengan S1 atau D4. Yang terpenting adalah, tutur Jazidie, pengalaman dan kemampuan mereka sudah diakui di kalangan industri.
 

“Kami utamakan di daerah-daerah yang sudah sering bersentuhan dengan dunia industri,” ungkap mantan Direktur Kelembagaan dan Kerja sama Ditjen Pendidikan Tinggi ini.



Opini : menurut saya guru smk memang akan lebih baik jika direkrut dari orang industri atau paling tidak pernah bekerja di industri, karena pelajar smk memang seharusnya setelah lulus sudah siap bekerja di industri, dengan didatangkanya orang dari industri maka pembelajaranya akan lebih baik karena pengajarya pun memang berpengalaman di bidang kejuruan tersebut dan tahu pengaplikasianya di bidang industri.

Senin, 11 November 2013

Lupa sejarah, jangan jadi bangsa kualat



Marieska Harya Virdhani
Senin,  11 November 2013  −  23:30 WIB
Sindonews.com - Peringatan hari Pahlawan yang diperingati pada 10 November harus mampu diaplikasikan oleh generasi muda dengan semangat perjuangan. Hal itu didorong oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang meminta generasi mudah untuk sering melakukan wisata kebangsaan.

Dengan begitu, anak masa kini bisa mengenang napak tilas perjuangan yang dilakukan pahlawan yang telah berkorban demi bangsa.

"Kami kunjungi situs bersejarah seperti Monas, Sumpah Pemuda, Gedung Joang, untuk meningkatkan rasa nasionalisme," ujar Ketua KNPI DKI Jakarta Dody Rahmadi Amar dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/11/2013).

Dody menegaskan, bahwa KNPI terus memperhatikan nasib keluarga pahlawan bangsa. Di antaranya janda-janda pahlawan perang revoplusi yang telah memerdekakan bangsa kita.

"Kami kerap kali memberikan santunan keluarga janda-janda pahlawan revolusi yang berjuang dipergolakan 10 November di Surabaya," ungkapnya.

Ia meminta, agar pemerintah membantu secara maksimal keluarga korban pahlawan perang. Jangan sampai, katanya, generasi saat ini menjadi generasi yang lupa sejarah dan salah urus.

"Seperti kasusnya Sukarti Soekarno yang sedang ramai mau digusur rumahnya, pemerintah pusat dan pemda harus turun tangan, jangan sampai salah urus terhadap nasib bangsa, nanti bangsa Indonesia bisa jadi bangsa yang kualat, karena telah dimerdekakan pahlawan pendahulu kita tetapi melupakannya," tukasnya.
(mhd)


Opini : memang anak muda jaman sekarang rasa semangat perjuanga dan pengetahuan tentang sejarahnya juga agak kurang maka melakukan kunjungan kebangsaan sepeti di atas memang di butuhkan tetapi bukan hanya untuk rekreasi saja tapi juga untuk pembelajaran tentang sejarah.

Senin, 28 Oktober 2013

Bahasa Indonesia akan jadi bahasa pergaulan internasional

Neneng Zubaidah

Kamis,  24 Oktober 2013  −  20:50 WIB

Sindonews.com
 - Deputy Head Asian Languages and Cultures (ALC), yang juga berasal dari Asosiasi Profesor National Institute of Education Singapore Hadijah Bte Rahmat menilai, bahasa Indonesia berpeluang menjadi bahasa pergaulan internasional mendampingi bahasa Inggris. 

Kemungkinan itu dapat direalisasikan, karena saat ini 400 juta penutur bahasa Indonesia tersebar di 156 negara. 

"Peluangnya sangt besar, untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa pergaulan internasional," katanya, Kamis (24/10/2013).

Hadijah mengaku, pada 2015 mendatang sudah mulai diberlakukan Asean Economic Community (AEC). Salah satu yang dikukuhkan, adalah bidang budaya. 

"Nantinya, ada bahasa melayu Asean yang bisa digunakan bersama-sama.  Semua, memiliki cita-cita, untuk mengangkat bahasa Indonesia, menjadi bahasa internasional. Salah satunya, melalui karya sastra yang diterjemahkan,” tuturnya
.

opini : menurut saya jika bahasa indonesia bisa menjadi bahasa internasional maka nama indonesia akan lebih terangkat lagi di mancanegara jadi akan lebih banyak orang2 yang akan mengenal dan mau mengenal indonesia, setidaknya dari segi bahasanya...

Minggu, 20 Oktober 2013

Rakyat tak bisa dipaksakan taati program KB

Ayu Rachmaningtyas

Minggu,  20 Oktober 2013  −  15:52 WIB

Sindonews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim mengatakan, tidak ada keharusan untuk pemerintah menetapkan jumlah anak masyarakat Indonesia, sesuai dengan program Keluarga Berencana (KB) yang membatasi keluarga dengan dua anak.


Menurutnya, untuk itu masyarakatlah yang menentukan jumlah anak yang akan dimiliki. "Hal ini kembali kepada kepala keluarganya sendiri, demi kesejahteraan anak-anaknya," ucapnya saat dihubungi KORAN SINDO, Minggu 20 Oktober 2013.

Menurut Emil, dari pendapat para ahli seseorang dua anak merupakan jumlah yang ideal dan bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya, hal ini juga akan berbuah baik untuk kesehatan para perempuan.

"Namun, itu terserah kepada orang tua, mau terima atau enggak. Yang jelas pemerintah tidak boleh memaksakan," katanya

Dalam hal ini, kepentingan keluarga harus diperhatikan. Bahwa kesehatan dan kesejahteraan keluarga lebih penting dibandingkan manfaat kependudukan. Untuk itu pemerintah harus memberikan fasilitas berupa ransangan bukan berupa keputusan dengan paksaan.

"Jika mempunyai dua anak akan lebih mudah untuk menyekolahkan mereka, dibandingkan menyekolahkan lima sampai 10 anak. Karena setiap orang tua mempunyai tanggung jawab bukan pemerintah ambil alih tanggung jawab orang tua," tegas dia.


Opini : Saya kira terserah orangnya saja ingin punya anak berapa... tetapi jika mampu mengurusnya, masalah yang sering terjadi kan ketika dia sudah tau belum siap mengurus anak banyak tetapi mempunyai anak banyak tetapi pemerintah tidak perlu memaksakan program KB juga karena memiliki anak adalah hak setiap keluarga tetapi setiap hak juga ada kewajibanya yaitu mengasuh, membiayai, menghidupi, si anak tersebut

Minggu, 13 Oktober 2013

Di Indonesia belum ada kota layak anak

Ayu Rachmaningtyas

Sabtu,  12 Oktober 2013  −  02:01 WIB

Sindonews.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, saat ini Indonesia belum mempunyai kota layak anak.

Namun, sudah ada sekira 60 kota yang difasilitasi pemerintah dalam proses pembangunan dan 40 kota yang sudah mempunyai inisiatif.

“Jika sudah dibangun Peraturan Menteri (Permen)-nya maka dapat menjadi payung hukum dalam sisi kebijakan," kata Linda di Jakarta, Jumat 11 Oktober 2013.

"Nantinya, pemda (pemerintah daerah) kabupaten kota harus memenuhi 31 indikator. Salah satunya Perda yang memberikan perlindungan tumbuh kembang anak mulai dari kesehatan, kenyamanan, pendidikan dan ekonomi,” imbuhnya.

Saat ini, lanjut dia, Pemerintah Indonesia sedang melakukan pembangun kota layak anak. "Nantinya, kota layak anak tersebut dibangun bersamaan dengan perda (peraturan daerah) harus memberikan kenyamanan dan keamanan serta perlindungan dalam proses tumbuh kembang anak," pungkasnya.



Opini : kota layak anak ini sepertinya memang dibutuhkan sekarang mengingat banyaknya masalah yang melibatkan anak-anak seperti kurangnya pendidikan, sedikitnya tempat rekreasi anak (tempat bermain), Penculikan anak, dan lain-lain. 

Sabtu, 05 Oktober 2013

Guru palsukan ijazah marak di berbagai daerah

Neneng Zubaidah

Jum'at,  4 Oktober 2013  −  23:33 WIB
Sindonews.com - Ketua Pelaksana Sertifikasi Guru Universitas Muhammadiyah Malang M Saifuddin mengatakan, ijazah yang secara fisik dipalsukan itu tidak terdata di Kemendikbud.

Dia mengungkapkan, kampusnya menemukan satu ijazah palsu yang pelakunya sudah didiskualifikasi dari program sertifikasi. Sementara itu ada tujuh ijazah palsu lainnya yang sedang diselidiki.

"Kami mengklarifikasi ke kampus yang menerbitkan ijazah tersebut. Lalu kami koordinasi ke Kopertis VII Surabaya untuk  menyelidiki ketujuh ijazah yang diduga palsu ini," ujarnya usai Pertemuan LPTK Swasta se-Indonesia di Hotel Jayakarta, Jakarta, Jumat (4/10/2013).

Sementara Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Irwan Akib mengakui, pihaknya menemukan satu ijazah palsu dari peserta yang sudah berstatus PNS. Pihaknya sendiri sudah berupaya menanyakan mengapa instansi pemerintah sampai kecolongan.

Namun, baik Badan Kepegawaian Daerah (BKD), kepala sekolah, kepala dinas sampai saat ini belum ada yang memberikan tanggapan akan pemalsuan tersebut.

Selain itu Rektor Universitas PGRI Adibuana Surabaya Sutiyono berkomentar, penggunaan ijazah palsu semakin lama semakin banyak. Pihaknya sendiri hingga saat ini menemukan 17 ijazah palsu yang dipakai untuk sertifikasi.

Sutiyono menerangkan, adanya pemalsuan ijazah ini diketahui ketika mereka melakukan legalisir. "Kami melihat dari stempel yang beda, tanda tangan rektor yang berbeda serta tidak ada blanko securitynya," ujarnya.   
(kri)

Sumber  : http://nasional.sindonews.com/read/2013/10/04/15/790977/guru-palsukan-ijazah-marak-di-berbagai-daerah

opini :  menurut saya pemalsuan ijazah itu memang masalah yang sudah ada dari dulu dan untuk                              menghentikanya pun sangat sulit karena prosesnya mudah, masalah ini dapat diselesaikan jika orang-            orang  mau mengubah cara berpikirnya, yaitu bukan mengabil jalan yang mudah saja, karena memiliki            ijazah tanpa punya ilmunya itu sama saja bohong.

Sabtu, 28 September 2013

Ganggu Ajang Miss World di Bali, Polisi Siap Tindak FPI

Ganggu Ajang Miss World di Bali, Polisi Siap Tindak FPI
Selasa, 17 September 2013 08:44 wib
Dony Aprian - Okezone
http://b.okezone.com/delivery/lg.php?bannerid=2274&campaignid=1179&zoneid=1535&loc=1&referer=http%3A%2F%2Fnews.okezone.com%2Fread%2F2013%2F09%2F17%2F337%2F867104%2Fganggu-ajang-miss-world-di-bali-polisi-siap-tindak-fpi&cb=52c9b607fe
JAKARTA - Mabes Polri berjanji akan menindak tegas rencana massa Front Pembela Islam akan menggelar aksi unjuk rasa terkait diselengarakannya Miss World di Bali.

"FPI tidak ada ijin demo di sana (Bali), semua demo harus ada ijin, kalau tidak ada ijin ilegal dan akan kita bubarkan, kita tegas setiap pelanggaran apakah hukum pidana atau administrasi," ujar Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Senin (16/9/2013).

Lebih lanjut Ronny menuturkan, pihaknya tidak akan pandang bulu terhadap siapapun yang melakukan tindak kriminalitas di tempat umum.

"Polisi menolak karena dia bukan orang sana. Kegiatan pertama menganggu kegiatan Internasional sudah dilakukan pengamanannya apabila dia lakukan unjuk rasa pasti ada penolakan masyarakat setempat, kita akan upaya pencegahan lebih positif dan baik," tegasnya.
(hol)



Opini     : Saya setuju karena memang jika inggin mengadakan demo, unjuk rasa, dsb. Harus memiliki ijin  dan jika tidak ada ijin polisi boleh menindak demo tersebut, belum lagi Miss world  adalah acara internasional. Lagi pula ajang miss world ini jika dibandingkan nilai negatifnya  banyak nilai positifnya juga contohnya memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, mempromosikan Indonesia, dsb